Wakil Ketua DPR Kok Terkesan Membela PT Freeport?

Permasalahan dengan PT Freeport akhirnya membuat Wakil Ketua DPR fraksi independen Fahri Hamzah berbicara. Namun apa yang dikatakannya malah terkesan mendukung PT Freeport. Orang ini menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport.

“Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya,” kata Fahri

Lho? Bukannya inilah yang sedang diupayakan oleh pemerintah tapi malah PT Freeport yang ngotot sendiri? PT Freeport tetap ingin memegang status Kontrak Karya (KK) sedangkan pemerintah sudah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport? Status IUPK akan membuat posisi Freeport dibawah pemerintah Indonesia sehingga Indonesia lebih diuntungkan dari aktifitas tambang Freeport.

Ngomong Itu Gampang

Fahri mengatakan bahwa seharusnya pemerintah segera memberikan kepastian dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Ini sungguh luar biasa, ketika pemerintah sedang berusaha agar Freeport posisinya bisa lebih diatur, malahan wakil rakyat ini berharap agar KK Freeport diperpanjang.

Bukannya wakil rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat? Sebagian besar keuntungan Freeport lari ke Amerika, Indonesia hanya mendapat pajak rata-rata 8 Trilyun per tahun, sangat kecil dibanding keuntungan Freeport. Kok bisa ngomongnya seenaknya sendiri?

“Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong,” tutur Fahri.

Buset, ini merupakan asal ngomong paling koplak yang pernah saya lihat. DPR jadi korban apa? Harusnya Ketua DPR yang menjadi pelaku karena sudah berani mencatut nama presiden di kasus Papa Minta Saham. Hanya Setya Novanto yang jatuh dari kursi pimpinan DPR lalu balik lagi.

Memang hebat benar DPR ini, tidak pernah merasa bersalah meski bukti percakapan tidak bisa dibantah, bahkan Fahri memposisikan DPR sebagai korban kemelut Freeport. Juga, Setya Novanto tidak dijatuhkan, tapi menjatuhkan diri sendiri lewat teleponnya itu. Dan DPR tidak menjadi korban skandal apapun, toh masalah Freeport tidak menyasar ke DPR.

Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK. Ini sudah siasat Freeport sendiri, toh mereka tidak seharusnya merumahkan karyawan. Freeport sendiri yang tidak mau membangun smelter sesuai dengan perjanjian. Bukankah ini berarti Freeport tidak ada itikad baik untuk berbisnis di Indonesia?

“Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita,” papar Fahri.

“Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT saja enggak bisa, gimana mau ngadepin negara lain,” lanjut Fahri

Marilah kita tepok jidat seratus kali dulu melihat apa yang diucapkan Fahri. Keseriusan pemerintah menghadapi Freeport dikatakan kampanye. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh Fahri? Kok bisa merasa pemerintah hanya gagah-gagahan, bukan gagah betulan?

Ya betul, mereka mau dagang, tapi pakai aturan kita. Masak mereka menambang di halaman kita malahan memakai peraturan mereka sendiri. Apa Fahri tidak sadar tanah yang ditambangnya itu milik rakyat juga? Apa salahnya pemerintah berusah agar keuntungan Freeport lebih banyak diperuntukkan untuk waga Papua?

Sulit untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Independen ini. Menjadi wakil rakyat malah terkesan membela kepentingan asing. Pantas PKS memecatnya dari anggota, ucapan yang keluar dari mulutnya asal jadi. Wakil rakyat yang begini mana bisa dikatakan terhormat.

Apa juga urusan DPR dengan Freeport? Bukankah ini masalah antara pemerintah dengan mereka? Freeport sendirilah yang ngambek, mengancam PHK dan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional. Peraturan apa yang dilanggar oleh pemerintah coba?

Freeport itu hanyalah PT, pemerintah pasti bisa menghadapinya. Jangan sampai Indonesia dianggap hanya sebagai negara lemah oleh negara lain. Di Indonesia, wajib mematuhi peraturan di sini. Bila tidak mau mematuhi silahkan pergi.

Akhir kata, DPR sebaiknya membenahi dirinya sendiri dulu sebelum mengomentari orang lain. Rakyat lebih percaya kepada Jokowi dibanding DPR (22/02/2017)

loading...

Tweet