“Freeport butuh Indonesia, kita hanya korban masa lalu, siapa bilang saya takut??? Saya bukan Presiden terdahulu”. Presiden Jokowi.
Sengaja saya mengawali dengan tulisan di atas, karena saya sangat bangga mempunyai Presiden yang pemberani bermental baja, berani melawan asing. “Jangan khawatir Pak Presiden rakyat bersamamu”.
Setelah PBNU menyatakan dukunganya kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik nasinalisasi PT. Freeport, sekarang giliran Presidium GMNI menyatakan sikap yang sama.
Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Chrisman Damanik mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengubah status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Menurutnya, Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewibawaan negara terhadap PT Freeport untuk mengelola kekayaan alam yang dimilikinya. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mewujudan berdikari secara ekonomi, dan kedaulatan dalam bidang politik sesuai dengan cita-cita trisakti.
“Keberadaan PT Freeport Indonesia yang memiliki hasil tambang yang berupa tembaga dan emas semenjak tahun 1967 ini memberikan kontribusi yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan komoditas lain. Belum lagi keberadaan smelter permunian yang tak kunjung terwujud sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ini artinya bahwa selama ini bangsa Indonesia telah diekploitasi habis-habisan oleh keberadaan perusaahan tersebut,” ujarnya Selasa 21 Februari 2017.
Disisi lain, sambung Chrisman, tindakan PT Freeport Indonesia menolak mematuhi regulasi dari pemerintah Indonesia, dinilai arogan dan seenaknya. Tentunya hal tersebut memberikan ancaman bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Terlebih adanya wacana PT Freeport memasukan pada wilayah abritase. Menurutnya, sepatutnya freeport sebagai perusahaan kelas dunia menunjukan contoh yang baik dengan mematuhi hukum yg berlaku.
“Sudah saatnya Negara meningkatkan kewaspadaan nasional untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan, termasuk salah satunya adalah perang asimetris,” ucapnya.
Ditambahkan, permasalahan PT Freeport menjadi momentum bagi Pemerintah serta rakyat Indonesia untuk bersama-sama menggalang sebuah persatuan nasional untuk membela kepentingan rakyat Papua khususnya, dan seluruh rakyat Indonesia umumnya. “Ini memontum untuk mewujudkan keadilan sosial, seperti yang diamanahkan Pancasila dan UUD 45 sebagai bagian dari Bela negara,” katanya.
Lebih lanjut, GMNI Juga akan melakukan konsolidasi dan instruksi nasional untuk menggerakan setiap elemen gerakan yang berada di masing-masing wilayah untuk mengambil peran dalam langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan divestasi terhadap PT Freeport Indonesia.
Setelah PBNU dan GMNI, tinggal tunggu organisasi lainnya untuk menyatakan dukungan yang sama kepada pemerintah. Prinsipnya, jangan biarkan Presiden Jokowi dan Menterinya berjuang sendirian.
Seandainya saja 7 juta massa yang dua bulan lalu menggruduk Presiden Jokowi versi penghuni bumi datar turut serta menyatakan sikap dukungan ke pemerintah, pasti asing (Amerika) akan ketar-ketir ketakutan. Dari pada tenaga mereka hanya dibuang habis untuk mengurusi kasusnya Ahok. Lebih baik aksi bela negara melawan Freeport lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.
“Hubbul Wathon Minnal Iman” yang artinya Cinta tanah air adalah bagian dari iman.
Cinta tanah air adalah bagian dari iman, bela negara untuk melawan kebiadaban Freeport adalah bagian dari kecintaan kita terhadap negara. “Ingat”, Iman kita sedang diuji untuk membela negara.
Ini merupakan suatu momentum yang tepat untuk bersatu melawan asing yang telah sangat lama mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Jika kita diam, berarti kita tidak cinta terhadap negara yang telah membesarkan kita. Ini adalah jihad yang sebenarnya, jelas pahalanya.
Apa kita tega membiar Presiden Jokowi beserta Menterinya berjuang sendirian? Saya secara pribadi tidak tega, saya akan berada dibarisan pemerintah.
Anehnya FPI tidak bersikap sama sekali, FPI malah sibuk ngurusin kasusnya Ahok.
Saya malah kangen FPI yang selalu gembar-gembor anti asing, sekarang FPI dimana saat pemerintah kita sedang berjuang merebut haknya kembali untuk menasinalisasi aset negara, khususnya Freeport. FPI harus tau, saat ini pemerintah benar-benar sedang melawan asing.
Saya katakan FPI hanya omong kosong jika tak berani membela negara dari cengkraman yang sangat keji oleh asing. Jika tak berani, saya malah mengira justru FPI lah bagian dari asing sebenarnya, yang suka teriak anti asing.
Saya tak mengharap banyak kepada FPI berada dibarisan mendukung pemerintah. Mendukung ya syukur, nggak mendukung juga nggak papa. Karena saya sangat optimis organisasi yang lain akan menyusul menyatakan sikap yang sama untuk mendukung pemerintah. Baik organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat.
Indonesia harus berdaulat atas kepemilikan gunung emas ditanah Papua. Ayo bersatu padu untuk membela negara. Merdeka.
sumber:seword.com
loading...
0 Response to "GMNI Dorong Langkah Jokowi untuk Menasionalisasi Freeport"
Post a Comment